Tuesday, October 31, 2006

AS Rancang Perubahan Strategi di Irak

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), George W Bush mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah pemimpin militer guna membahas kemungkinan perubahan strategi di Irak. Pertemuan tingkat tinggi itu dilaksanakan di tengah rencana militer AS untuk keluar dari Irak.

Pentagon yang menjadi markas besar militer AS berencana merancang agar tentara AS dapat kembali ke barak.

Sejauh ini, tentara-tentara tersebut dikonsentrasikan di daerah-daerah yang paling berbahaya, seperti Baghdad. Penguatan itu bisa dilakukan bersama dengan pasukan dari daerah-daerah yang aman.

Sejumlah informasi menyebutkan bahwa rancangan Pentagon akan dipresentasikan kepada Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki sebelum akhir tahun ini. Namun demikian, Presiden Bush menegaskan, misi dan tujuan di Irak tetap sama dan hanya mengubah strategi dan taktik.

Sedangkan Wakil Presiden AS, Dick Cheney, dalam wawancara dengan majalah Time menyatakan tidak akan terjadi perubahan taktik yang akan digunakan di Irak. AS akan tetap bertahan hingga memperoleh kemenangan.

Pertemuan tingkat tinggi antara Bush dan pejabat militer pada Sabtu (21/10) itu bukan pertemuan darurat.

Pertemuan Rutin
Juru Bicara Gedung Putih, Nicole Guillemard mengatakan, pertemuan selama 90 menit melalui video konferensi itu, Bush didampingi Dick Cheney, Menteri Pertahanan, Donald Rumsfeld, Kepala Staf Gabungan Jenderal Peter Pace, Penasihat Keamanan Nasional, Stephen Hadley, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional, Jack Crouch.

Mereka berbicara dengan Komandan Tinggi Militer AS di Timur Tengah, Jenderal John Abizaid, Komandan Militer AS di Irak, Jenderal George Casey, dan Duta Besar AS untuk Irak, Zalmay Khalilzad.

Menlu, Condoleezza Rice menegaskan, pertemuan Bush dengan para pejabat militer itu merupakan pertemuan rutin. Sebagai presiden, kata dia, sudah menjadi tugas Bush untuk sering berbicara dengan para jenderal di Irak. [AP/H-12]

* * *

Petugas Imigrasi Penerima Suap Tertangkap

October 27, 2006 -- FBI berhasil menangkap dua orang petugas imigrasi yang dituduk mengeruk keuntungan dari penerimaan suap setidaknya dari 60 orang imigran gelap untuk mengurus kewarganegaraan Amerika.

Jimmie Ortega dan Oscar Fabregas menerima pembayaran dari $1,000 ke $4,000 dari para imigran gelap, banyak dari mereka tidak mengerti bahasa Inggris. - Mereka melakukan penipuan ini sejak tahun 2004 sampai April 2006. Jaksa Federal Manhattan menuntut mereka kemarin.

Pasangan ini dituduh telah menyalahgunakan posisinya sebagai supervisor di pelayanan imigrasi di New York. Mereka mengunakan perantara untuk mencari imigran gelap yang mau membayar untuk jasa mereka tersebut. *

Ortega, 54, who retired in April, and Fabregas, 38, rubber-stamped doctored citizenship applications and waived key citizenship requirements, the feds charge.

Presiden Bush Menandatangani Hukum Pendirian 700 Mil Pagar Perbatasan

WASHINGTON - Presiden Bush ingin menerapkan program kerja sementara dengan Mexico untuk mengurangi angka imigran gelap yang masuk melalui perbatasan tapi akhirnya malah menandatangani sebuah hukum Selasa ini yang menyetujui pendirian pagar sepanjang 700 mil sepanjang perbatasan Mexico-AS.

Administrasi Bush sebelumnya mengatakan akan mendukung imigrasi yang teratur” - pekerja memasuki AS dan kembali ke Mexico atau negara lain bila jangka waktu mereka telah selesai, tapi realitas politik telah malah terjadi sebaliknya. Pagar, kamera pengintai, kendaraan dan menara akan dibangun.

Orang-orang yang skeptik mengatakan pagar ini tidak akan dibangun dan hukum ini hanya untuk kepentingan politik saja.

Survei menunjukkan rakyat Amerika memiliki perasaan campur aduk tentang imigran. Mereka setuju mendirikan pagar untuk mencegah masuknya imigran gelap, tetapi mereka juga setuju untuk memberikan perlakuan yang layak dan adil bagi imigran gelap yang telah masuk ke dalam AS.

Presiden Bush Mengesahkan UU Interogasi Keras Terhadap Tersangka Teroris

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat George Walker Bush, baru-baru ini, mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan pelaksanaan interogasi keras terhadap para tersangka terorisme. UU ini resmi berlaku setelah Bush menandatangani Military Commision Act di Washington DC. UU ini akan memuluskan jalan bagi peradilan militer terhadap para tersangka teroris.

Kendati resmi diberlakukan, kubu Partai Demokrat dan banyak warga AS lainnya menentang UU tersebut. Mereka menilai UU itu menghilangkan hak mendasar tahanan untuk diadili di muka hakim. Peraturan ini juga dikhawatirkan menimbulkan penyiksaan kepada para tersangka teroris.

Walau demikian, undang-undang itu masih melindungi tahanan dari penyiksaan seperti perkosaan dan perlakuan tak manusiawi lainnya. Hanya saja, undang-undang ini tak mengharuskan tahanan mendapatkan pendampingan hukum.

Undang-undang tersebut juga melarang tahanan mengajukan petisi habeas corpus (hak untuk diperiksa di muka hakim) dan memperkarakan penahanan mereka di Pengadilan Federal. UU hanya berlaku bagi mereka yang ditentukan oleh pihak militer Uncle Sam.

Pengesahan ini hanya berselang enam pekan sejak pengakuan tentang agen intelijen Negeri Adidaya, CIA, yang menginterogasi secara rahasia terhadap tersangka teroris di luar negeri. Demikian pula sejak Bush meminta Kongres memberikan otoritas pemrosesan hukum di pengadilan militer. (AIS)