Berantas Penyimpangan Keimigrasian

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono me-negaskan akan memberantas oknum-oknum petugas Imigrasi yang melakukan pungutan liar, mempersulit proses pembuatan dokumen perjalanan dan mencoreng nama baik Indonesia di luar negeri dengan tindakan-tindakan penyimpangan keimigrasian.

“Saya ingin dilakukan pembersihan, reformasi, investigasi. Yang baik dipertahankan, yang menyimpang diberantas, yang terlibat dalam hukum lakukan tindakan yang tegas,” kata Presiden dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, usai mengikuti serangkaian pertemuan puncak ASEAN.
Yudhoyono mengatakan dirinya mendapat laporan di dalam negeri tentang berbagai penyimpangan keimigrasian, termasuk dalam hal pengurusan paspor, yang berujung pada praktek-praktek pungli.

“Ini tidak boleh diberi toleransi. Tidak boleh di negeri kita ini siapa pun menjadi money-making body (lembaga yang melakukan pungli, red). Semua pelayanan publik kalau ada aturan main, biaya, harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Tak hanya di dalam negeri, laporan miring tentang pelayanan keimigrasian juga datang dari luar negeri.
Di sebuah forum, ungkap Presiden, dirinya merasa bangsa Indonesia dipermalukan ketika sebuah delegasi asal Thailand mengkritik pelayanan buruk dalam proses pengajuan visa.
“Sementara ASEAN sudah maju, bebas visa, kok Indonesia mencari-cari agar timbul masalah,” kata Yudhoyono menyampaikan kritik dari delegasi itu.

Yudhoyono menyatakan, pada tahun kedua masa pemerintahannya ia tidak akan lagi terlalu memberikan permakluman kepada lembaga-lembaga yang harus menyelesaikan masalah-masalah terkait, tidak hanya imigrasi.

Sementara itu, mengenai masih berlakunya kewajiban membayar fiskal bagi WNI yang akan bepergian ke luar negeri sehingga dianggap banyak kalangan sebagai hal yang memberatkan, Presiden menyatakan bahwa mungkin saja peraturan fiskal diubah.